SEPERTI APA BSN NANTINYA?
Medan, (27/1) Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) STIKPRESS menggelar diskusi publik menyoal pembentukan Badan Siber Nasional (BSN). Ketua umum STIKPRESS, M. Fadli, mengatakan bahwa acara diskusi yang berlangsung Kamis (26/1) ini terkait dengan rencana pemerintah membentuk Badan Siber Nasional. “LPM STIKPRESS menyoal terkait pembentukan BSN dan mencoba mengulas lebih dalam untuk mengetahui bakal seperti apa BSN ini nantinya,” ujarnya, Jumat (27/1).
Menurutnya, fenomena informasi siber yang kini terjadi sudah sangat menjadi perhatian publik dan sudah marak mengarah ke informasi berbau hoax. Adapun buruknya penanganan terhadap objektivitas dalam menangani kejahatan siber. “Dalam hasil diskusi tiap narasumber mencoba memberikan literasi agar masyarakat dapat cerdas dalam menyebarkan informasi di dunia siber khususnya sosial media,” tuturnya.
Kasat Reskrim Polrestabes Medan, AKBP Febriansyah menjelaskan bahwa kejahatan Siber di Indonesia saat ini sangat luar biasa. Bahkan menurutnya kejahatan atau serangan Siber juga dapat melumpuhkan satu negara. Indonesia saat ini dengan pengguna internet 80 juta orang kurang lebih dan sangat rentan terkena serangan siber dari negara lain. “Apalagi di dalam negeri kita banyak penyebaran hoax dan penipuan serta perjudian online yang sangat luar bisa. Hingga kita memang harus serius dalam penanganannya,” ujarnya.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara, Muhammad Fitriyus mendukung dibentuknya Badan Siber Nasional. Dia menjelaskan salah satu alasannya adalah di negara- negara maju dan berkembang susah mulai ada badan tersebut. “Fungsinya BSN jelas sebagai ketahanan di dunia siber dan tidak perlu takut bakal adanya pengekangan demokrasi di Sosial Media,” ucapnya.
Sebab, dia menambahkan, bila BSN telah dibentuk fungsinya adalah untuk mencegah serangan siber dari negara lain. “Karena kerahasiaan negara jika sudah dapat diakses oleh negara lain. Maka kedaulatan NKRI akan terancam,” ujarnya.
Sementara itu, menurut Fadli, dengan terbentuknya BSN dapat menjadi sebuah benteng pertahanan dunia siber dalam mempertahankan NKRI. Atau, dia melanjutkan, hanya sebuah kepanikan pemerintah untuk meredam kritik- kritik yang dapat memasifkan pergerakan nasional. “Untuk menuntut setiap kebijakan pemerintah,” tuturnya. /(GATRAnews)